Serambi Pengasuh

Rabu, 06 Mei 2020 - 17:02:45 WIB

Islam dan Demokrasi

Diposting oleh : Administrator

Kategori: Serambi Pengasuh - Dibaca: 163 kali

Islam dan Demokrasi

       Sesungguhnya Islam telah mendahului sistem demokrasi dengan menetapkan beberapa kaidah yang menjadi pijakan substansi­nya dan syariah Islam menyerahkan berbagai rinciannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai dengan pokok-pokok agama mereka, ke­pentingan dunia mereka, serta perkembangan kehidupan mereka sesuai dengan zaman , tempat dan juga pembaharuan keadaan manusia.

        Substansi demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus dan mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka sukai atau diatur oleh sistem yang mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai dan mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan  dan rakyat tidak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka setujui apalagi disertai intimidasi pemecatan atau bahkan penyiksaan dan pembunuhan.

          Dr. Yusuf Qardlawi , ketua persatuan ulama islam se dunia  menyebutkan  bahwa  demokrasi adalah esensi ajaran Islam (Jawhar al-Islam) dan Dr Fathi Osman salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka menyatakan   `’demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari Syura’, karenanya kita meyakini bahwa sistem demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Islam karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip Islami yang jelas termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadist yang menjelaskan  tentang syura ( musyawarah ), al ‘adalah ( keadilan ) , al-Musawah ( kesetaraan ), al-Amanah  ( pemenuhan kepercayaan), al-Masuliyyah ( tanggung jawab), al-Hurriyyah ( kebebasan) .

      Pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. dan albaqoroh; 233.  Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

         Secara terminologis kata  syura bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat.” meminta pendapat dan mencari kebenaran adalah salah satu prinsip dalam demokrasi yang dianut sebagian besar bangsa di dunia.

      Didalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-syura: 36 yang   Artinya : “sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

       Dengan ayat itu, kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung.  Syari’at Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri’ (yurisprudensi). Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Dan lebih menegaskan urgensi syura yang mana dalam ayat di atas Allah  menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardhu ‘ain yang tidaklah Islam sempurna dan tidak pula iman lengkap kecuali dengan ibadah itu yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji.

       Hal tersebut menunjukan bahwa, Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan;musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern (dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat). Yang menjadi poin penting dalam demokrasi bukan hany bsistem trias politiknya, yang membagi pemerintahan kedalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif dan legislatif), melainkan sisitem checks and balances yang berlangsung dalam pemerintahan itu. Tentunya agar bisa berjalan maka, harus ada keterbukaan dari masing-masing elemen dalam pemerintahan itu. Dan keterbukaan itu dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk musyawarah yang efisien, efektif dan egaliter. Tentu saja tujuan adalah kesejahteraan rakyat.

         Kedua, al-‘adalah adalah keadilan, Islam mengharuskan keadilan secara mutlak dalam surat An-Nisa (4). 58 tentang keadilan , ALLah SWT menyatakan :  “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58, dan seterusnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan terkenal yang berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.

 

           Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.

           Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa’:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

           Kelima, al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.  Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

           Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

          Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, substasi demokrasi sejalan dengan Islam, hal  ini bisa dilihat dari beberapa hal;

Pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian penting dari ajaran Islam.

Ketiga , pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Keempat,  penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap sahabat Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.

Kelima , menjamin kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat,

Keenam, penegakan hukum dan otoritas pengadilan merupakan bagian  demokrasi yang sejalan dengan Islam.

        Atas dasar prinsip-prinsip ini, penerimaan demokrasi melalui kerangka fikih siyasah di atas tidak dilihat mengurangi ‘kedaulatan Tuhan’, Kedaulatan Allah terhadap makhluknya merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah tetap Mahakuasa vis-à-vis makhluknya meski ada ‘kedaulatan rakyat’ yang diwujudkan melalui sistem politik demokrasi. Karena itu, kedua bentuk kedaulatan–yang sebenarnya tidak sebanding–tak perlu dipertentangkan.

 

Penulis :
Dr. KH. A. Fahrur Rozi, S.Ag., M.Pd
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur
Ketua IGGI
Ketua Yayasan Al Qolam



Administrator 06 Mei 2020 Dibaca: 163 kali

Komentar (0)

Belum ada komentar

Isi Komentar :

(Masukkan 6 kode diatas)

Sekilas Info

  • Perjalanan Ke Detroit, Michigan

  • 3 Amalan yang Pahalanya Tidak Akan Putus Meski Telah Meninggal Yaitu Sedekah Jariyah, Abak Yang Shal

  • Ro'an hari jumat

  • WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan menonton televisi dan bermain komputer.

Statistik User

028480


Pengunjung hari ini : 32

Total pengunjung : 28480

Hits hari ini : 67

Total Hits : 158463

Pengunjung Online : 3


Polling

Jam belajar pondok enaknya jam berapa?

06.00

09.00

14.00

17.00



Lazis An-Nur

Annur 1 Lazis An-Nur

Jl. Diponegoro IV / 6 Bululawang, Malang (65171)

Jawa Timur

081805178173 - 081336094512 - 085749544141

lazizannur@gmail.com

Rekening Donasi

BRI Syariah, No. Rek: 1045031583, a/n : LAZIS ANNUR

Bank BNI, No. Rek: 0814061436, a/n : LAZIS AN NUR

Ponpes An-Nur 1

Annur 1 Pondok Pesantren An-Nur 1

Jl. Diponegoro IV / 6

Bululawang, Malang (65171)

Jawa Timur

(0341) 805610 - 833105

085733156999 - 085749544141 - 0818766807

annursatu@gmail.com




Follow

Annur 1 Pondok Pesantren An-Nur 1

Lazis Annur Lazis An-Nur